Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmen mereka untuk tidak meninggalkan kotak kosong dalam pelaksanaan Pilkada, khususnya di Pilkada DKI Jakarta. M. Kholid, juru bicara PKS, menjelaskan bahwa komitmen tersebut tercermin dalam dukungan mereka terhadap pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN).
“Pada awalnya, kami berkomitmen untuk mencegah adanya kotak kosong,” ungkap Kholid kepada para wartawan di Kantor Pusat DPP PKS, Jakarta, pada Sabtu (10/8).
Kini, beredar kabar bahwa PKS akan diajak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama beberapa partai lainnya. Hingga saat ini, KIM telah menunjuk Ridwan Kamil (RK) sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta.
Namun, sosok calon wakil RK masih menjadi tanda tanya. Dengan adanya koalisi yang melibatkan sejumlah partai, kemungkinan besar Pilgub Jakarta hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon.
Belakangan, PKS juga mendapat tawaran untuk bergabung dengan KIM, dengan tujuan agar bisa memiliki peran dalam pemerintahan selanjutnya. Kholid tidak menyangkal adanya tawaran-tawaran kepada PKS.
“Sebelum deklarasi AMAN (Anies-Sohibul Iman), penawaran-penawaran tersebut telah muncul. Namun, PKS memilih untuk mendeklarasikan AMAN,” jelasnya.
Tanda-tanda bahwa PKS akan bergabung dengan KIM diduga juga disebabkan oleh rumor akan dicabutnya dukungan terhadap Anies. Salah satu alasannya adalah karena kesulitan untuk membentuk koalisi guna memenuhi syarat minimal dukungan pada Pilkada DKI sebanyak 22 kursi.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Zainudin Paru, mengungkapkan bahwa pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman (AMAN) kemungkinan besar gagal maju dalam kontes Pilgub Jakarta 2024.
“Anies dan Shohibul Iman (AMAN) kemungkinan gagal menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI,” ujar Zainudin Paru dalam pernyataannya pada Jumat (9/8).
Dia juga menegaskan bahwa Anies gagal mencapai persyaratan dukungan minimal sebesar 20% untuk pasangan AMAN, sehingga kemungkinan besar mereka tidak akan bisa maju ke babak selanjutnya.
“Dengan lewatnya batas waktu pada 4 Agustus 2024 bagi Anies untuk mendapatkan dukungan partai guna memenuhi syarat 20% dari total 22 kursi untuk calon kepala daerah,” tambahnya.
Deklarasi PKS yang menegaskan komitmennya untuk tidak ada kotak kosong dalam Pilkada, terutama di DKI Jakarta, menunjukkan keseriusan partai tersebut dalam menjaga proses demokrasi yang adil dan berintegritas. Dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman juga menegaskan komitmen PKS untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik di tingkat lokal. Hal ini juga mengindikasikan bahwa PKS ingin memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa kekosongan posisi.
Selain itu, kemungkinan adanya perubahan dinamika politik dengan kemunculan Koalisi Indonesia Maju (KIM) juga menjadi perhatian tersendiri. Partisipasi PKS dalam koalisi tersebut dapat mempengaruhi arah politik di tingkat nasional maupun lokal, terutama dalam menentukan hasil Pilgub Jakarta 2024. Dengan adanya tawaran-tawaran yang diterima oleh PKS, partai tersebut mungkin terlibat dalam pembentukan kekuasaan politik ke depan, yang tentunya akan memengaruhi kebijakan publik yang akan diterapkan.
Seiring dengan dinamika politik yang ada, peran partai politik seperti PKS dalam proses demokrasi di Indonesia tentu patut diperhatikan. Keterlibatan partai politik dalam menentukan arah kebijakan publik dan memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar menjadi hal yang krusial dalam memperkuat sistem demokrasi di negeri ini.
Dengan begitu, keputusan PKS untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sohibul Iman dan kemungkinan bergabung dengan koalisi politik lainnya akan memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan pemerintahan di Jakarta maupun di tingkat nasional. Sehingga, upaya untuk memastikan ketidakadaan kekosongan dalam Pilkada DKI adalah langkah awal yang krusial dalam membangun lingkungan politik yang lebih stabil dan adil.
