Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Di Indonesia, media siber juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.
Media siber memiliki karakteristik yang unik, sehingga diperlukan pedoman untuk menjalankan pengelolaannya secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Seiring dengan itu, Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat turut serta dalam menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Salah satu aspek yang penting dalam media siber adalah Isi Buatan Pengguna (User Generated Content), yang meliputi segala jenis konten yang dibuat dan/atau dipublikasikan oleh pengguna media siber. Termasuk di dalamnya adalah artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan lainnya yang melekat pada media siber seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lainnya.
Dalam konteks Indonesia, media siber telah berkembang pesat sebagai platform bagi masyarakat untuk berpendapat, menyampaikan hak-haknya, dan berekspresi. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru dalam hal menjaga kualitas serta keandalan informasi yang disajikan. Oleh karena itu, Pedoman Media Siber menjadi instrumen penting dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan kebutuhan akan keakuratan dan keberimbangan informasi.
Pedoman Media Siber yang disusun harus mampu merangkum seluruh aspek pengelolaan media siber, termasuk di dalamnya adalah upaya menjaga keberlangsungan kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers secara seimbang. Selain itu, perlu juga ditekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku serta norma-norma etika jurnalistik dalam menyajikan informasi.
Sebagai bagian dari kemerdekaan berpendapat, isi buatan pengguna dalam media siber harus tetap mematuhi standar-standar yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pemberitaan Media Siber. Selain itu, pengelola media siber juga bertanggung jawab dalam memoderasi konten yang diunggah oleh pengguna, agar tidak melanggar norma-norma hukum dan etika jurnalistik.
Dalam rangka melindungi hak-hak asasi manusia, Pedoman Media Siber juga perlu mengatur kebebasan berekspresi secara proporsional, tidak hanya bagi pemilik media siber dan para jurnalis, tetapi juga bagi pengguna media siber. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan media siber sebagai instrumen untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau merugikan pihak lain.
Selain itu, keberadaan Pedoman Media Siber juga dapat menjadi bentuk tanggung jawab bersama antara pengelola media siber, organisasi pers, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan media siber yang sehat dan beretika. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan masyarakat pengguna media siber dapat lebih cerdas dalam menyaring informasi dan berpartisipasi secara positif dalam meramaikan ruang publik daring.
Sebagai platform yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung berkontribusi dalam penyebaran informasi, media siber turut memegang peran yang penting dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, perlunya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam konteks media siber tidak boleh berarti mengabaikan tanggung jawab moral dan etika, baik bagi pengguna media siber maupun pengelolanya.
Dalam menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber, pemangku kepentingan harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diatur memiliki landasan yang kuat dan memperhatikan berbagai sudut pandang, termasuk di dalamnya adalah hak-hak asasi manusia, kebebasan ekspresi, dan kepentingan publik. Hal ini juga sejalan dengan semangat untuk memperkuat demokratisasi dalam ruang publik, termasuk di dalamnya adalah ruang publik daring.
Media siber tidak hanya menjadi sarana untuk mengonsumsi informasi, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pertukaran informasi. Oleh karena itu, perlunya Pedoman Media Siber yang inklusif, yang tidak hanya melindungi kebebasan berekspresi para pemilik media siber dan jurnalis, tetapi juga memberikan panduan yang jelas bagi pengguna agar dapat berkontribusi dengan cara yang bertanggung jawab.
Dalam konteks global, tren penggunaan media siber terus mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk tidak hanya mengadopsi Pedoman Media Siber yang sesuai dengan kondisi lokal, tetapi juga memperhatikan perkembangan global dalam hal regulasi dan standar media siber. Keterlibatan Indonesia dalam lingkup internasional, serta sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan landasan yang kuat untuk menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber yang komprehensif.
Dalam upaya untuk memperkuat kualitas informasi yang disajikan oleh media siber, Pedoman Media Siber juga perlu memberikan arahan yang jelas terkait etika jurnalistik dalam mengolah dan menyajikan informasi. Dengan demikian, keberadaan media siber di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperkuat demokrasi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan pers tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kualitas, keakuratan, dan keberimbangan informasi.
Dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat, keberadaan Pedoman Media Siber juga menjadi penting untuk memberikan panduan-panduan terkait tata kelola teknologi yang berkaitan dengan media siber. Ketersediaan informasi yang akurat, adil, dan bertanggung jawab di media siber dapat turut memperkuat proses demokratisasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam ruang publik daring.
Dengan kualitas informasi yang terjamin, masyarakat dapat mengakses media siber sebagai sumber pengetahuan dan diskusi yang berkualitas. Oleh karena itu, penyusunan Pedoman Pemberitaan Media Siber harus memperhatikan upaya untuk menjaga integritas dan kualitas informasi yang disajikan, sejalan dengan semangat untuk menjaga kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Dengan demikian, adanya Pedoman Media Siber di Indonesia merupakan langkah yang strategis dalam menjaga kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan pedoman ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam memastikan media siber dapat berperan secara positif dalam mewujudkan ruang publik daring yang sehat, berkualitas, dan beretika.