Presiden Jokowi membatalkan rencana penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) bulan ini. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan infrastruktur di IKN. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan bahwa jika pemindahan ibu kota terlalu dipaksakan dengan fasilitas yang belum memadai, hasilnya juga akan buruk.
Menurut Djarot, infrastruktur di IKN masih belum siap, dengan masalah seperti listrik dan air yang belum tersedia. Hal ini diungkapkannya dalam pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, pada hari Selasa, 9 Juli. Djarot mengatakan, “Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap gitu, ya.”
Djarot juga mengungkapkan keraguan terhadap penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia di IKN apabila fasilitas yang ada belum memadai. Menurutnya, persiapan untuk upacara tersebut termasuk dalam progres yang sulit, hal ini juga menjadi konsekuensi dari kebijakan yang dilakukan tergesa-gesa.
Djarot menyayangkan kebijakan yang terburu-buru dalam implementasi pemindahan ibu kota. Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya pemindahan ibu kota dipaksakan, terutama jika persiapan telah disampaikan sebagai sudah siap namun kenyataannya belum demikian.
Selain itu, Djarot juga mengkritik Presiden Jokowi yang enggan untuk terburu-buru menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait IKN, padahal undang-undang terkait IKN dan Dewan Kerja Jakarta (DKJ) sudah disahkan. Ia menyatakan kekecewaannya terhadap sikap terburu-buru ini, “Sebelumnya kan sudah memaksakan menyampaikan sangat siap ya baru sekarang. Tapi menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan.”
Djarot juga meragukan kelanjutan pembangunan IKN di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menilai bahwa program makan bergizi gratis yang menjadi fokus utama keduanya juga memerlukan anggaran besar. Ia menyatakan, “Ya kalau saya sendiri memprediksi, sih, kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintah sebelum dan sesudahnya agak berat ya, belum lagi sudah disedot anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp 70 triliun ya, jadi jangan berharap.”
Dari pernyataan Djarot, kita dapat melihat bahwa masalah ketidaksiapan infrastruktur di IKN menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota. Kritik yang disampaikan juga menggarisbawahi pentingnya kesiapan infrastruktur sebagai landasan utama dalam menentukan keberhasilan dari keputusan besar seperti pemindahan ibu kota.
