Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, memilih untuk tetap bungkam terkait laporan mengenai sosok dengan inisial T yang diduga sebagai pengendali bisnis judi online. Menurutnya, spekulasi mengenai identitas orang tersebut sebaiknya dihindari. Budi juga menyarankan untuk bertanya kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang telah melaporkan sosok T.
“Jangan berspekulasi mengenai inisial T. Tanyakan langsung kepada pihak terkait, jangan hanya berspekulasi secara sembrono,” ujar Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Kamis (25/7/2024).
Benny Rhamdani, Kepala BP2MI, mengklaim telah melaporkan sosok T kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Informasi tersebut disampaikan saat Rapat Terbatas di Istana Negara. Respons dari Presiden dan Kapolri pun terbilang mengejutkan.
“Saya telah melaporkan sosok T kepada Menko saat itu, Pak Mahfud MD. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, bahkan suasana rapat terbatas pada saat itu cukup heboh,” ujar Benny,
Penyelidikan mengenai sosok T terungkap setelah berhasil memantau kasus penempatan buruh ilegal ke Kamboja. Dari hasil penyelidikan tersebut, diketahui bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) telah dipekerjakan dalam praktik judi online yang beroperasi di Kamboja. Ternyata, banyak dari mereka yang bekerja di Kamboja memiliki latar belakang pendidikan mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sarjana (S1) hingga Magister (S2).
Benny juga memastikan bahwa pihaknya mampu dengan mudah mengidentifikasi pelaku di balik bisnis judi online di Kamboja. Pernyataan ini pun dilontarkan langsung di hadapan Presiden Jokowi.
“Saya tegaskan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri bahwa kami mampu dengan mudah mengungkap siapa pelaku di balik bisnis judi online di Kamboja, serta pelaku di balik praktik penipuan online,” ungkap Benny.
Dari sini terlihat bahwa kasus judi online masih menjadi hal yang perlu diperhatikan di Indonesia. Dengan adanya sosok T yang diduga menjadi pengendali bisnis judi online, hal ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk lebih gencar lagi dalam melakukan pengawasan serta tindakan tegas terhadap praktik ilegal tersebut. Diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya dalam menanggulangi permasalahan ini, agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Selain itu, tindakan preventif untuk mengatasi kasus penipuan online juga perlu diperkuat, mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa dampak tersendiri dalam praktik kejahatan tersebut.