Program makan bergizi gratis menjadi suatu hal yang terus didengungkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming. Bahkan sebelum kedua pemimpin ini dilantik, Prabowo Subianto telah membentuk Gugus Tugas Sinkronisasi untuk berkoordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah guna menyusun program unggulan mereka ini. Prabowo meyakini bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan kinerja sektor pendidikan dalam mencetak generasi muda yang berkualitas, sekaligus memberikan akses pangan bergizi untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, saya yakin akan meningkatkan kehadiran dan kinerja sekolah serta menunjukkan dukungan dan solidaritas kita kepada anak-anak yang paling membutuhkan,” ujar Prabowo saat berada di Singapura, pada Selasa (18/6).
Ternyata, program makan gratis bukanlah program pemerintah yang benar-benar baru. Program serupa pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Pada saat itu, Soeharto menunjuk putrinya, Siti Hardijanti Rukmana atau akrab disapa Mbak Tutut, sebagai Menteri Sosial.
Saat menjabat sebagai Menteri Sosial pada tahun 1998, Tutut mengeluarkan kebijakan pemberian kupon makan gratis untuk menangani kerawanan sosial akibat krisis moneter. Pada masa itu, Indonesia mengalami krisis moneter yang signifikan, di mana jumlah pengangguran meningkat tajam. Menurut laporan dari Wakil Kepala Kajian APEC UI, Lepi Tarmizi, dalam publikasi berjudul ‘Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran’ (1999), jumlah pengangguran sebelum krisis mencapai 3-4 juta jiwa, namun pada tahun 1998, jumlah pengangguran diprediksi melonjak menjadi 13,8 juta orang. Dengan begitu, terdapat penambahan sekitar 9,8 juta pengangguran baru pada tahun tersebut.
Untuk mengatasi dampak krisis ini, Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter pada 20 Maret 1998. Selain itu, program PDSKM (Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter) juga ditetapkan, dimulai sejak 24 Maret 1998. Program ini merupakan upaya nyata untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak krisis moneter.
Dalam dokumentasi yang diambil dari Arsip Harian Kompas berjudul ‘Mensos Bagikan Kupon’ (1998), disebutkan bahwa program yang dicanangkan oleh putri pertama Soeharto itu, berupa pemberian makan gratis dengan kupon. Sasaran dari program tersebut adalah orang yang terkena PHK dan warung sederhana yang membutuhkan bantuan.
Kebijakan pemberian makan gratis tersebut seiringan dengan usaha untuk membangkitkan perekonomian dan memberikan jaminan pangan kepada masyarakat yang terdampak krisis moneter. Lebih jauh, hal ini juga menunjukkan peran negara dalam memastikan hak-hak dasar warganya tercukupi, mengingat semakin banyaknya kasus pengangguran dan peningkatan angka kemiskinan yang terjadi pada masa itu.
Dana untuk program ini diambil dari pemotongan gaji presiden dan menteri selama satu tahun. Selain itu, program ini juga mendapat sumbangan dari Barito Group dan Astra International yang mencapai 3 miliar rupiah. Jumlah penerima kupon makanan setiap wilayah pun juga tercatat, di mana DKI Jakarta saja mendistribusikan sebanyak 15 ribu kupon.
Kupon makan gratis ini bernilai Rp 1.500 per kupon yang berlaku untuk tujuh kali makan siang, dengan rentang waktu tujuh hari. Kisaran nilai tersebut bahkan dihitung kembali dengan memperhitungkan inflasi, yang setara dengan 7.300 rupiah pada tahun 2024. Dengan nominal tersebut, masyarakat bisa mendapatkan makanan bergizi seperti nasi, telur, dan sayuran.
Meskipun program ini memberikan dampak positif bagi sebagian masyarakat, namun ada juga beberapa kendala yang muncul. Sistem distribusi kupon ini tidak merata, tidak semua warga yang berhak mendapatkannya, dan hanya terbatas di wilayah ibu kota Jakarta. Selain itu, program ini juga mengalami masalah dalam penggunaan kupon, di mana terjadi kesalahpahaman antara warga dan pemilik warung.
Meskipun program tersebut dilaporkan memberikan manfaat bagi banyak warga, terdapat pula kesulitan dalam implementasinya. Banyak pemilik warung yang merasa rugi karena banyak warga yang meminta makan gratis tanpa memiliki kupon. Akibatnya, program pemberian kupon makan gratis ini pun berakhir bersama dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru.
Artikel ini mencerminkan bahwa program makan gratis telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak era Orde Baru. Seiring dengan konteks sosial-ekonomi yang terus berubah, makan gratis merupakan langkah awal yang penting dalam pemenuhan hak asasi makanan bagi masyarakat, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Dengan mempelajari implementasi program makan gratis di masa lampau, pemerintah bisa merancang program serupa yang lebih efektif dan efisien di masa depan. Selain itu, program makan gratis yang berhasil dapat menjadi model bagi program-program bantuan sosial pemerintah lainnya.
