Presiden Jokowi mengklaim bahwa indikator kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan menjelang akhir masa jabatannya. Dikatakan bahwa tingkat pengangguran menurun menjadi 4,8 persen pada tahun 2024, sementara tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen pada tahun yang sama.
“Pada tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem juga turun secara signifikan menjadi 0,83 persen,” ungkapnya dalam Pembacaan Nota Keuangan 2025 di DPR RI, Jumat (16/8).
Secara bersamaan, Jokowi juga menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia tengah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini terlihat dari pembangunan jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, serta pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nusantara.
“Kami juga giat dalam upaya membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, kompetitif, produktif, dan inovatif melalui reformasi pendidikan, transformasi sistem kesehatan, serta penguatan jaringan pengaman sosial,” jelasnya.
Pemerintah juga terus memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan. Program-program seperti Indonesia Pintar memberikan akses pendidikan untuk sekitar 20 juta siswa setiap tahun, Program KIP Kuliah dan Bidik Misi untuk memberikan akses pendidikan bagi 1,5 juta mahasiswa, dan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk sekitar 45 ribu mahasiswa.
Upaya pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi dua indikator kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program dan kebijakan, Jokowi berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan mencapai 9,22 persen, turun menjadi 8,78 persen pada tahun 2020, dan terus melandai hingga mencapai 9,03 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani kemiskinan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.
Sementara dalam hal pengangguran, BPS juga mencatat penurunan yang signifikan. Pada Februari 2020, tingkat pengangguran mencapai 6,97 persen, kemudian menurun menjadi 5,98 persen pada Februari 2021, dan berlanjut turun hingga mencapai 4,8 persen pada tahun 2024. Menurunnya tingkat pengangguran ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja telah memberikan dampak yang nyata bagi perekonomian Indonesia.
Selain itu, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan juga memberikan efek positif bagi perekonomian Indonesia. Investasi dalam pembangunan jalan tol, jalan nasional, serta fasilitas pelabuhan dan bandara membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan konektivitas antar daerah. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memberikan dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
Tidak hanya itu, upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan melalui reformasi sistem pendidikan dan penguatan jaringan pengaman sosial juga turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program bantuan pendidikan dan kesehatan yang diimplementasikan secara masif memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama bagi yang berada di daerah terpencil dan berpenghasilan rendah.
Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, investasi dalam peningkatan kualitas SDM juga merupakan langkah yang penting. Melalui program-program pendidikan dan pelatihan, pemerintah berusaha untuk menciptakan tenaga kerja yang handal dan kompetitif guna memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas.
Melalui berbagai kebijakan dan program-program yang dijalankan, pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Namun, di sisi lain, perlu adanya evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
