Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengumumkan bahwa Johan Budi telah mengajukan pengunduran diri dari PDIP. Pengunduran diri tersebut dilakukan setelah Johan Budi dinyatakan lolos dalam seleksi Calon Pimpinan (Capim) KPK.
Djarot menyampaikan, “Saya ucapkan selamat kepada Pak Johan Budi, dan Pak Johan Budi sudah melaporkan pengunduran diri.” Hal ini disampaiakan di Kantor DPP PDIP pada Sabtu (27/7). Djarot juga menegaskan bahwa dalam proses seleksi tersebut, setelah lolos verifikasi administratif, sudah wajib hukumnya bagi Johan Budi untuk mengundurkan diri.
Djarot juga memberikan apresiasi terhadap pengalaman dan integritas Johan Budi dalam menjalankan tugasnya. Menurut Djarot, Johan Budi merupakan sosok yang jujur dan memiliki karakter yang berkualitas.
Dalam seleksi Calon Pimpinan KPK, sebanyak 236 orang berhasil lolos seleksi administrasi, termasuk Johan Budi. Tahapan selanjutnya adalah tes tertulis yang akan dilaksanakan pada Rabu (31/7).
Johan Budi sendiri lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Januari 1966 dan sebelumnya memiliki pengalaman sebagai seorang jurnalis selama sekitar 10 tahun. Sejak bergabung dengan KPK pada tahun 2005, Johan Budi telah menjabat beberapa posisi penting di lembaga tersebut, termasuk sebagai juru bicara, Deputi Pencegahan, dan Plt Pimpinan KPK pada tahun 2015.
Setelah meninggalkan KPK, Johan Budi kemudian menjabat sebagai staf khusus atau juru bicara Presiden. Ia memegang jabatan tersebut hingga tahun 2018, ketika ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan bergabung dengan PDIP. Pada Pemilu 2019, Johan Budi terpilih menjadi anggota DPR.
Saat ini, Johan Budi kembali mencalonkan diri untuk menjadi Pimpinan KPK periode 2024-2029. Ia sudah melewati tahapan awal dalam proses seleksi tersebut.
Pengunduran Diri Johan Budi dari PDIP
Johan Budi, yang telah mengajukan pengunduran diri dari PDIP setelah lolos dalam seleksi Capim KPK, mendapat apresiasi dan dukungan dari Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. Johan Budi dianggap sebagai sosok berpengalaman dan memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya.
Sebanyak 236 orang telah lolos seleksi administrasi sebagai Calon Pimpinan KPK, termasuk Johan Budi. Ini menandakan ketertarikan yang tinggi dalam memilih pemimpin yang akan menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Dengan demikian, menjadi penting untuk memastikan bahwa proses seleksi dilakukan secara transparan dan objektif, sehingga terpilihlah pemimpin yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi.
Johan Budi mengawali kariernya sebagai seorang jurnalis sebelum memasuki dunia pemberantasan korupsi dengan bergabung bersama KPK pada tahun 2005. Dalam perjalanan karirnya, ia telah mengemban beberapa peran penting di KPK, termasuk sebagai juru bicara, Deputi Pencegahan, dan Plt Pimpinan KPK.
Setelah berkiprah di KPK, Johan Budi kemudian menjadi staf khusus atau juru bicara Presiden sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia politik dengan bergabung ke dalam PDIP. Inilah yang membuatnya terpilih sebagai anggota DPR dalam Pemilu 2019. Namun, ketertarikannya untuk kembali ke KPK tampak kuat, terbukti dengan kembali mencalonkan diri untuk menjadi Pimpinan KPK periode 2024-2029.
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu isu yang sangat penting di Indonesia, dan memiliki pemimpin yang berkualitas di KPK adalah hal yang sangat krusial dalam menjaga integritas lembaga tersebut. Dengan demikian, penting bagi calon Pimpinan KPK untuk memiliki rekam jejak yang bersih dan dipercayai oleh masyarakat luas. Johan Budi dianggap telah memiliki kualitas tersebut, yang tercermin dari dukungan yang ia terima dalam proses seleksi Capim KPK.
Dalam konteks ini, integritas dan pengalaman Johan Budi saat menjabat sebagai Pimpinan KPK Plt pada tahun 2015 turut menjadi sorotan. Di tengah tantangan penyalahgunaan wewenang dan perlawanan keras dari pihak yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi, Johan Budi mampu menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan integritas. Hal ini memberikan keyakinan bahwa Johan Budi mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai Pimpinan KPK dengan baik, dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sebagai mantan jurnalis, Johan Budi juga diharapkan dapat membawa sudut pandang yang luas dan pemahaman yang mendalam terhadap beragam isu yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia. Kemampuan untuk menganalisis informasi dengan baik dan memberikan pandangan yang objektif sehingga kebijakan dan tindakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi upaya pemberantasan korupsi menjadi hal yang sangat penting.
Selain itu, prestasi Johan Budi dalam karier politiknya juga menjadi nilai tambah. Ia terpilih sebagai anggota DPR dan aktif dalam menjalankan tugas legislasi, sehingga membawa pengalaman yang beragam dari dunia politik ke lembaga seperti KPK, yang memerlukan pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak dan memahami proses politik dalam menjalankan tugasnya.
Terlepas dari prestasi dan kualitas yang dimiliki Johan Budi, perlu diingat bahwa proses seleksi Capim KPK harus tetap dilakukan dengan transparan dan objektif untuk memastikan terpilihnya pemimpin yang benar-benar mampu dan siap menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dukungan dan apresiasi yang diberikan kepada Johan Budi sebagai calon Pimpinan KPK juga harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam terhadap tantangan dan harapan yang dihadapi oleh lembaga KPK, serta cara terbaik untuk memastikan keberlanjutan dari upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
