Data 4.759.218 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di seluruh provinsi Indonesia diduga bocor dan dijual di pasar gelap. Informasi ini berasal dari Satu Data ASN yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Vino Dita Tama, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK) BKN, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan investigasi terkait dugaan kebocoran data tersebut. Saat ini, proses investigasi sedang berlangsung, namun belum ada informasi detail yang dapat diungkapkan terkait dugaan kebocoran data dan potensi dampaknya terhadap kementerian/lembaga terkait.
Berdasarkan informasi dari akun platform keamanan siber Falcon Feeds, seorang pelaku ancaman mengakui telah menjual database yang berisi informasi pribadi 4,7 juta PNS dan PPPK. Informasi yang bocor termasuk data sensitif yang berharga, seperti identitas pribadi, alamat, nomor telepon, serta informasi pekerjaan para PNS dan PPPK.
Keamanan data di Indonesia masih rentan mengalami kebocoran. Pada Juni 2024, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan akibat serangan siber ransomware, yang menyebabkan peretas membekukan data yang ada dan tidak bisa diakses. Pemerintah pun mengungkapkan bahwa peretas meminta tebusan sebesar Rp 131 miliar agar data bisa dipulihkan.
Meskipun demikian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas menyatakan bahwa serangan yang terjadi pada PDN tidak berdampak pada data ASN. Ia juga memastikan bahwa pihaknya telah membuat cadangan data sebagai antisipasi terjadinya serangan digital di Kementerian PANRB. Menurut Azwar Anas, tidak ada masalah ataupun kendala yang berarti, dan pihaknya juga telah melakukan back up data sebagai tindakan pencegahan.
Situasi kebocoran data yang melibatkan jumlah pegawai negara yang sangat besar ini tentu menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa keamanan data di sektor pemerintahan perlu menjadi perhatian serius. Diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dalam memperkuat sistem keamanan data, baik dari segi teknologi maupun regulasi yang bisa menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang bersifat pribadi dan sensitif. Selain itu, perlu pula adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan yang sudah ada, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan data di kalangan aparat pemerintahan.
Kejadian serangan siber dan kebocoran data di sektor publik juga dapat berdampak negatif pada citra pemerintah. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat terkait keamanan data pribadi mereka yang diserahkan kepada pemerintah. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi warga negara menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga keamanan data dan memberikan rasa percaya kepada masyarakat terkait perlindungan data pribadi mereka.
Dengan rentannya keamanan data di sektor publik, tidak hanya kerugian materiil yang muncul, namun kerugian reputasi dan kepercayaan publik juga dapat menjadi dampak yang serius. Oleh karena itu, penanganan serius dan upaya pencegahan yang efektif perlu dilakukan untuk menjaga keamanan data ASN dan informasi pribadi lainnya yang dikelola oleh pemerintah.
Dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks, diperlukan kerja sama antar lembaga pemerintah, industri keamanan digital, dan masyarakat untuk membangun sistem keamanan data yang lebih kokoh dan tangguh. Semua pihak perlu berperan aktif dalam upaya pencegahan kejahatan siber dan perlindungan data pribadi. Dengan begitu, diharapkan keamanan data ASN dan informasi pribadi lainnya yang dikelola oleh pemerintah dapat terjamin dengan baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola data mereka tetap terjaga.
