Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menepis anggapan bahwa Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) dibentuk untuk menghalangi Anies Baswedan maju dalam Pilgub Jakarta 2024. “KIM Plus ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan. Tidak hanya sebatas pilkada,” ujar Dasco saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (5/8). Menurutnya, KIM tidak memiliki hak untuk mencegah partai politik bergabung, karena hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. “Iya. Sekarang ini alam demokrasi. Kalau partai politik ingin mencalonkan siapa kan kita juga nggak bisa melarang,” katanya.
Dasco memberikan petunjuk bahwa lebih dari satu partai di luar KIM kemungkinan besar akan bergabung membentuk koalisi KIM Plus. Namun, ia menolak untuk mengungkapkan nama-nama partai tersebut. Dasco menyatakan bahwa pengumuman partai politik yang akan bergabung dalam KIM Plus akan diumumkan paling lambat dua hari ke depan. Ketika ditanya apakah partai-partai tersebut adalah NasDem dan PKS, yang merupakan partai rival KIM pada Pemilu Presiden sebelumnya, Dasco tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. “Ya nanti sehari dua hari ketahuan kan asal sinkronisasinya,” ujarnya.
Hingga saat ini, Gerindra dan Golkar telah menyepakati dukungan mereka untuk Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta. Di sisi lain, keduanya juga mendukung eks Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, di Jawa Barat.
Menanggapi perkembangan terkini mengenai KIM Plus, perlu dicatat bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan koalisi yang terdiri dari beberapa partai politik yang mendukung capres-cawapres Joko Widodo – Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Kehadiran KIM Plus dengan kemungkinan bergabungnya partai politik lain menimbulkan spekulasi akan strategi politik jelang kontestasi Pilgub Jakarta 2024.
Menurut berbagai sumber terkait, sepertinya masing-masing partai politik tengah berupaya untuk mengukuhkan posisinya dalam persaingan politik di Jakarta. Hal ini bisa terkait dengan keinginan untuk memengaruhi pencalonan kepala daerah yang diusung dalam Pilgub Jakarta mendatang. Selain itu, dalam konteks politik nasional, dinamika koalisi politik juga mempengaruhi dinamika kekuasaan di tingkat nasional. Oleh karena itu, strategi pencalonan dalam Pilgub Jakarta juga terkait erat dengan strategi nasional kedua partai politik pendukung.
Penyatuan kekuatan politik dalam KIM Plus juga menunjukkan bahwa perebutan kekuasaan politik di tingkat lokal memiliki dampak pada kekuatan politik nasional. Dalam konteks ini, strategi politik KIM Plus tampaknya menjadi momen penting untuk memperkuat posisi partai-partai politik dalam persaingan politik di masa depan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Dari sudut pandang demokrasi, keberadaan koalisi politik membawa dampak yang signifikan dalam proses politik di Indonesia. Dinamika politik yang terjadi menjadi bagian dari upaya-upaya partai politik untuk mengkonsolidasikan kekuatan politiknya, baik dalam upaya mendapatkan kekuasaan maupun mempertahankan kekuasaan yang telah dimiliki.
Kehadiran KIM Plus, dengan kemungkinan masuknya partai politik rival KIM sebelumnya, juga menunjukkan dinamika politik yang berubah-ubah. Hal ini menandakan bahwa politik dalam konteks demokrasi selalu bergerak dan berkembang sesuai dengan kepentingan dan strategi politik masing-masing pihak.
Dengan demikian, kejelian dalam membaca dinamika politik, terutama terkait strategi dan kekuatan politik di tingkat nasional dan lokal, serta hubungan antarpartai politik, merupakan hal yang penting dalam menyikapi peristiwa politik seperti ini. Dalam konteks demokrasi, dinamika politik yang terjadi harus dipahami sebagai bagian dari upaya-upaya untuk memenangkan kekuasaan secara sah dan konstitusional.
Dalam konteks yang lebih luas, upaya penegakan demokrasi dan penggunaan kekuasaan politik yang berpihak pada kepentingan publik menjadi aspek krusial yang harus menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dalam dinamika politik, termasuk partai politik, elite politik, dan para pemilih itu sendiri. Dengan demikian, pengembangan dinamika politik melalui koalisi seperti KIM Plus juga harus dibaca sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi, asalkan dilaksanakan dalam koridor konstitusi dan aturan yang berlaku.
Dalam konteks politik Indonesia yang dinamis, pengembangan isu politik dalam Pilgub Jakarta 2024 akan terus menjadi sorotan utama dalam dinamika politik nasional dan lokal. Oleh karena itu, pemantauan terhadap berbagai peristiwa politik, termasuk keberadaan KIM Plus dan strategi politik partai politik yang terlibat, menjadi penting dalam memahami arah dan perkembangan politik di Indonesia ke depan.
